rumitnya mencari rumah

sudah lama tak nge-blog tentang pengalaman pribadi.
kali ini, saya pengin berbagi pengalaman mencari (dan membeli) rumah, dengan cara kredit tentunya :)
saya termasuk orang yang cepat mengambil keputusan, meski karenanya, keputusan yang saya ambil kerap tidak akurat hehe. saya memutuskan mencari rumah sekira november 2009. saya hanya 3 hari mencari-cari informasi dari internet.

setelah merasa ada yang cocok, langsung survei ke lokasi. pilihan saya, kala itu, jatuh ke perumahan permata mansion (jangan terkecoh dengan kata mansion ya :D). letaknya di sawangan, depok, jawa barat. meski di depok, letaknya lebih dekat dengan ciputat. dari uin lurus aja ke arah parung. kalau dari kantor saya di daerah kebayoran lama, bisa ditempuh 45 menit dengan sepeda motor (tidak ngebut, tidak terlalu macet, tapi juga tak terlalu lengang).

kala itu, saya pesan tipe 40/114 hook, seharga Rp 187 juta. murah sekali untuk ukuran rumah tinggal. Uang muka 10 persen, plus pajak, provisi bank, asuransi, dll, sekitar Rp 42 juta. itu semua bisa dicicil dalam 12 bulan. sisanya, dengan KPR.

saya sudah survei lokasi. tapi saya tak membandingkan dengan perumahan lain. sehingga, saya anggap oke sajalah, lagipula harganya relatif murah.

pelajaran pertama: kalau beli rumah, jangan mudah jatuh cinta, bandingkan dengan perumahan lain dulu.

bulan kedua, saya datang ke lokasi lagi. saya baru sadar kalau pembatas dengan rumah di sebelahnya hanya dengan satu tembok. sebenarnya ini wajar, banyak perumahan sekarang seperti itu untuk menghemat harga. tapi saya tak suka yang seperti itu. saya mulai bimbang.

pelajaran kedua: perhatikan rumah atau contoh sedetail mungkin.


bulan ketiga hingga kelima, saya kaget rumah yang saya pesan sudah hampir jadi. cepat sekali. saya juga makin gusar, karena di grup facebook perumahan itu (yang anggotanya adalah penghuni dan calon penghuni), mulai banyak mengeluh: mulai dari listrik yang tak juga terpasang, jalan yang tak segera diaspal, hingga cacat bangunan di sana-sini. sementara uang muka terus saya cicil...

bulan keenam, rumah yang saya pesan sudah jadi. ternyata hasil rumahnya jelek sekali. bahkan lebih buruk dari rumah-rumah di kompleks itu yang dibangun sebelumnya. mulai dari pintu dan  daun jendela yang kasar, hingga kualitas dasar bangunan yang memang buruk. dalam hati berpikir, yah, namanya juga harga miring.

pelajaran ketiga, jangan terkecoh dengan harga murah.

lantas, saya memutuskan untuk membatalkan pemesanan. itu artinya, saya harus kehilangan separuh dari uang yang sudah saya setor. sebab, di aturan pemesanan, jika konsumen membatalkan sepihak, separuh uang muka akan hangus. saya kehilangan Rp 9 juta. errrrrrrrrrrrrr. separuh lagi, baru ditransfer 3 bulan sejak pembatalan. dan itu artinya, saya baru mendapatkan sisa uang saya 1 agustus nanti :(

dengan berbekal kesalahan-kesalahan saya tadi, saya bertekad memilih rumah yang lebih baik lagi.
pilihan saya jatuh ke taman serua. letaknya juga di sawangan, tak jauh dari perumahan yang batal saya beli. di taman serua, kualitas bangunan relatif lebih baik. semua yang saya keluhkan di perumahan sebelumnya, bisa diatasi di taman serua.

saya berminat pesan tipe 42/90, seharga 230an juta. tapi yang ada tinggal posisi tusuk sate. saya sih tak percaya dengan feng sui ataupun pantangan tataletak rumah lainnya. tapi, pendapat ayah saya logis. "bukan persoalan kita percaya atau enggak. tapi, karena kebanyakan orang percaya, rumah itu akan sulit dijual lagi. kalaupun bisa, harganya bisa jatuh,". benar juga. tipe 42/90 akhirnya hanya ada sisa di hook. harganya lebih mahal, Rp 270an juta. Akhirnya, dengan nekad, saya memilih tipe di atasnya, tipe 56/112, seharga Rp 312,9 juta.

oh iya, 6 bulan sebelumnya, harga rumah yang saya beli itu Rp 297,9 juta, atau sudah naik sekitar Rp 14 juta. Jadi, karena membatalkan rumah yang saya pesan november 2009 itu, saya tidak hanya kehilangan uang Rp 9 juta, tapi plus potensi rugi Rp 14 juta. Sebab, jika kala itu saya langsung beli rumah yang sekarang ini, harganya lebih murah Rp 14 juta.


tapi sudahlah, jangan diingat-ingat hehe.
rumah tipe 56/112 itu terdiri atas 1 ruang tamu (yang bisa disekat menjadi ruang tamu, ruang keluarga, dan ruang makan) 2 kamar (utama dan biasa), 1 kamar pembantu, 2 kamar mandi+toilet (1 utama dan 1 untuk pembantu), dan dapur. ada sisa tanah juga di belakang, taman depan, serta tempat untuk mobil.

apa yang harus disiapkan untuk membeli rumah?
uang, tentunya, hehe. di taman serua, uang muka minimal 10 persen, bisa dicicil 3 kali (3 bulan). tapi, jika kredit bank lebih kecil dibanding yang diajukan (turun plafon), kita wajib menambah uang muka. dengan harga Rp 312,9 juta, setidaknya harus disiapkan uang Rp 31,2 juta. siapkan juga, uang sekitar 5-6 persen dari kredit yang disetujui oleh bank. 


saya mengajukan kredit Rp 281,7 juta ke bank. saya isi formulir untuk BNI, Bank Bumiputera, Bank Niaga, BTN, dan BRI Syariah. oleh pengembang, saya diajukan ke BNI, Bank Bumiputera, dan BRI Syariah terlebih dahulu.
syarat-syarat KPR hampir semua sama. selain mengisi aplikasi, lampirkan fotocopy KTP, KK, dan pas foto. jika sudah tak lajang, lampirkan pula copy KTP pasangan, pas foto, dan surat nikah. untuk karyawan, syarat lain adalah surat keterangan bekerja dari kantor, slip gaji 3 bulan terakhir, dan copy rekening koran/tabungan 3 bulan terkhir yang digunakan untuk transfer gaji, dan copy NPWP. pertanyaan penting: apakah gaji bisa di-mark up? silakan saja seluruh orang di kantor anda berkomplot untuk bersaksi bahwa gaji anda lebih tinggi dari yang anda terima. tapi, bank akan lebih percaya pada copy rekening tabungan anda :). oh iya, jika ingin membayar dengan joint income pasangan, lampirkan juga dokumen yang sama (slip gaji dll) milik pasangan.

setelah semua syarat terpenuhi, tinggal menunggu telepon konfirmasi dari bank. untuk anda yang kerap menolak nomor telepon tak dikenal, khusus saat sedang mengajukan KPR, angkat saja semua nomor tak dikenal. karena petugas bank tak selalu menelepon dari telepon kantor. jawab telepon dengan tenang. kalau ingin berbohong, berbohonglah dengan baik dan benar :)

saya termasuk yang tak mulus dalam mengajukan kredit. maklum, kredit yang saya ajukan cukup besar untuk orang dengan kemampuan finansial seperti saya. untuk Bank BRI Syariah, langsung ditolak karena pekerjaan. BRI Syariah tak mau menerima aplikasi dari wartawan. sekadar informasi, wartawan -beserta pengacara, jaksa, polisi, tentara- adalah jenis profesi yang dihindari kreditur.

di Bank Bumiputera, kredit saya hanya disetujui Rp 203 juta.
di Bank BNI, kredit saya hanya disetujui Rp 202 juta.

tentu saya kaget. karena itu artinya, saya harus menambah Rp 80an juta lagi untuk uang muka. tentu saya tak sanggup. opsinya, tipe rumah diperkecil. Dengan kredit sebesar itu, saya sebenarnya sudah bisa mendapatkan rumah tipe 40/90. tapi tipe rumah itu sudah tak ada, atau kalaupun ada, indent-nya harus sangat lama. tipe rumah yang lebih kecil sebenarnya juga ada, tapi saya sangat penasaran. saya tidak yakin hanya mendapat kredit sejumlah itu. lantas, saya bertanya ke pihak bank, berapa jumlah gaji yang diakui oleh BNI. ternyata, dari slip gaji maret, april, mei, bank hanya mengakui gaji saya di bulan maret (padahal saya mendapat gaji terbaru mulai mei). di kantor saya, mengenal tunjangan profesi yang ditransfer tiap tengah bulan. oleh BNI, tunjangan itu juga tidak dihitung. akhirnya, saya minta semua itu dihitung. caranya, meminta surat keterangan dari kantor tentang keabsahan gaji terbaru dan tunjangan profesi itu. (sebenarnya, dua item itu sudah tercermin dalam dokumen slip gaji yang sudah saya serahkan, tapi biarlah, dituruti saja, namanya juga tengah berutang).

pelajaran keempat: jangan menyerah begitu saja dengan penilaian bank.

akhirnya, kredit saya disetujui Rp 267,5 juta, selama 18 tahun, dengan bunga 9 persen flat 2 tahun. Itu artinya, saya harus mencicil Rp 2,5 juta per bulan.
dengan kredit itu, saya masih harus menambah uang muka Rp 14 juta lagi. total uang muka yang saya bayar Rp 45,4 juta. sebelum akad kredit, kita harus menyediakan biaya provisi, asuransi, notaris, dll (biasanya 5-6 persen dari nilai kredit). untuk kasus saya,  nilainya Rp 14,8 juta.

oh iya, proses mulai dari mengajukan aplikasi hingga keluar surat keputusan dari bank, rentang waktunya kurang dari 1 bulan saja.


jika sudah ada surat keputusan dari bank, tinggal menentukan jadwal akad kredit. untuk akad kredit, dokumen-dokumen harus diperbarui. mintalah kembali slip gaji terakhir ke kantor. selain itu, copy rekening tabungan juga harus diperbarui.

selamat mencari dan membeli rumah.
seperti kata fenny rose, beli sekarang, harga besok naik hehe. itu memang benar, harga rumah akan naik tiap 3-6 sekali. jadi semakin ditunda, kita semakin rugi.

oh iya, ini dia foto rumah kami: kaca jendelanya ada yang belum dipasang :)

Selengkapnya...

Sri Mulyani, si Pembantu Laki-Laki Itu

Pidato Sri Mulyani Indrawati di Ritz Carlton PP, Selasa malam, 18 Mei 2010.
Pidato ditranskrip oleh Ririn Radiawati Kusuma (jurnalis Media Indonesia).
Saya tak ingin berkomentar banyak. Semoga laki-laki itu, yang nanti sore kembali dari Malaysia, mengetahui isi pidato ini tadi malam.
Selamat menyimak.

----
;;
Saya rasanya lebih berat berdiri disini daripada waktu dipanggil pansus Century. Dan saya bisa merasakan itu karena sometimes dari moral dan etikanya jelas berbeda. Dan itu yang membuat saya jarang sekali merasa grogi sekarang menjadi grogi. Saya diajari pak Marsilam untuk memanggil orang tanpa mas atau bapak, karena diangap itu adalah ekspresi egalitarian. Saya susah manggil 'Marsilam', selalu pakai 'pak', dan dia marah. Tapi untuk Rocky saya malam ini saya panggil Rocky (Rocky Gerung dari P2D) yang baik. Terimakasih atas...... (tepuk tangan)
;;

Tapi saya jelas nggak berani manggil Rahmat Toleng dengan Rahmat Tolengtor, kasus. Terimakasih atas introduksi yang sangat generous. Saya sebetulnya agak keberatan diundang malam hari ini untuk dua hal. Pertama karena judulnya adalah memberi kuliah. Dan biasanya kalau memberi kuliah saya harus, paling tidak membaca textbook yang harus saya baca dulu dan kemudian berpikir keras bagaimana menjelaskan.
Dan malam ini tidak ada kuliah di gedung atau di hotel yang begitu bagus tu biasanya kuliah kelas internasional atau spesial biasanya. Hanya untuk eksekutif yang bayar SPP nya mahal. Dan pasti neolib itu (disambut tertawa). Oleh karena itu saya revisi mungkin namanya lebih adalah ekspresi saya untuk berbicara tentang kebijakan publik dan etika publik.
Yang kedua, meskipun tadi mas Rocky menyampaikan, eh salah lagi. Kalau tadi disebutkan mengenai ada dua laki-laki, hati kecil saya tetap saya akan mengatakan sampai hari ini saya adalah pembantu laki-laki itu (tepuk tangan). Dan malam ini saya akan sekaligus menceritakan tentang konsep etika yang saya pahami pada saat saya masih pembantu, secara etika saya tidak boleh untuk mengatakan hal yang buruk kepada siapapun yang saya bantu. Jadi saya mohon maaf kalau agak berbeda dan aspirasinya tidak sesuai dengan amanat pada hari ini.
Tapi saya diminta untuk bicara tentang kebijakan publik dan etika publik. Dan itu adalah suatu topik yang barangkali merupakan suatu pergulatan harian saya, semenjak hari pertama saya bersedia untuk menerima jabatan sebagai menteri di kabinet di Republik Indonesia itu.
Suatu penerimaan jabatan yang saya lakukan dengan penuh kesadaran, dengan segala upaya saya untuk memahami apa itu konsep jabatan publik. Pejabat negara yang pada dalam dirinya, setiap hari adalah melakukan tindakan, membuat pernyataan, membuat keputusan, yang semuanya adalah dimensinya untuk kepentingan publik.
Disitu letak pertama dan sangat sulit bagi orang seperti saya karena saya tidak belajar, seperti anda semua, termasuk siapa tadi yang menjadi MC, tentang filosofi. Namun saya dididik oleh keluarga untuk memahami etika di dalam pemahaman seperti yang saya ketahui. Bahwa sebagai pejabat publik, hari pertama saya harus mampu untuk membuat garis antara apa yang disebut sebagai kepentingan publik dengan kepentingan pribadi saya dan keluarga, atau kelompok.
Dan sebetulnya tidak harus menjadi muridnya Rocky Gerung di filsafat UI untuk pintar mengenai itu. Karena kita belajar selama 30 tahun dibawah rezim presiden Soeharto. Dimana begitu acak hubungan, dan acak-acakan hubungan antara kepentingan publik dan kepentingan pribadi. Dan itu merupakan modal awal saya untuk memahami konsekuensi menjadi pejabat publik yang setiap hari harus membuat kebijakan publik dengan domain saya sebagai makhluk, yang juga punya privacy atau kepentingan pribadi.
Di dalam ranah itulah kemudian dari hari pertama dan sampai lebih dari 5 tahun saya bekerja untuk pemerintahan ini. Topik mengenai apa itu kebijakan publik dan bagaimana kita harus, dari mulai berpikir, merasakan, bersikap, dan membuat keputusan menjadi sangat penting. Tentu saya tidak perlu harus mengulangi, karena itu menyangkut, yang disebut, tujuan konstitusi, yaitu kepentingan masyarakat banyak. Yaitu mencapai kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur.
Jadi kebijakan pubik dibuat tujuannya adalah untuk melayani masyarakat, Kebijakan publik dibuat melalui dan oleh kekuasaan. Karena dia dibuat oleh institusi publik yang eksis karena dia merupakan produk dari suatu proses politik dan dia memiliki kekuasaan untuk mengeluarkannya. Disitulah letak bersinggungan, apa yang disebut sebagai ingridient utama dari kebijakan publik, yaitu unsur kekuasaan. Dan kekuasaan itu sangat mudah menggelincirkan kita.
Kekuasaan selalu cenderung untuk corrupt. Tanpa adanya pengendalian dan sistim pengawasan, saya yakin kekuasaan itu pasti corrupt. Itu sudah dikenal oleh kita semua. Namun pada saat anda berdiri sebagai pejabat publik, memiliki kekuasan dan kekuasan itu sudah dipastikan akan membuat kita corrupt, maka pertanyaan 'kalau saya mau menjadi pejabat publik dan tidak ingin corrupt, apa yang harus saya lakukan?'
Oleh karena itu, di dalam proses-proses yang dilalui atau saya lalui, jadi ini lebih saya cerita daripada kuliah. Dari hari pertama, karena begitu khawatirnya, tapi juga pada saat yang sama punya perasaan anxiety untuk menjalankan kekuasaan, namun saya tidak ingin tergelincir kepada korupsi, maka pada hari pertama anda masuk kantor, anda bertanya dulu kepada sistem pengawas internal anda dan staff anda. Apalagi waktu itu jabatan dari Bappenas menjadi Menteri Keuangan. Dan saya sadar sesadar sadarnya bahwa kewenangan dan kekuasaan Kementrian Keuangan atau Menteri Keuangan sungguh sangat besar. Bahkan pada saat saya tidak berpikir corrupt pun orang sudah berpikir ngeres mengenai hal itu.
Bayangkan, seseorang harus mengelola suatu resources yang omsetnya tiap tahun sekitar, mulai dari saya mulai dari 400 triliun sampai sekarang diatas 1000 triliun, itu omset. Total asetnya mendekati 3000 triliun lebih.(batuk2) Saya lihat (ehem!) banyak sekali (ehem lagi) kalau bicara uang terus langsung....(ada air putih langsung datang diiringi ketawa hadirin).
Saya sudah melihat banyak sekali apa yang disebut tata kelola atau governance. pada saat seseorang memegang suatu kewenangan dimana melibatkan uang yang begitu banyak. Tidak mudah mencari orang yang tidak tergiur, apalagi terpeleset, sehingga tergoda bahwa apa yang dia kelola menjadi seoalh-olah menjadi barang atau aset miliknya sendiri.
Dan disitulah hal-hal yang sangat nyata mengenai bagaimana kita harus membuat garis pembatas yang sangat disiplin. Disiplin pada diri kita sendiri dan dalam, bahkan, pikiran kita dan perasaan kita untuk menjalankan tugas itu secara dingin, rasional, dengan penuh perhitungan dan tidak membolehkan perasaan ataupun godaan apapun untuk, bahkan berpikir untuk meng-abusenya.
Barangkali itu istilah yang disebut teknokratis. Tapi saya sih menganggap bahwa juga orang yang katanya berasal dari akademik dan disebut tekhnokrat tapi ternyata 'bau'nya tidak seperti itu. Tingkahnya apalagi lebih-lebih. Jadi saya biasanya tidak mengklasifikasikan berdasarkan label. Tapi berdasarkan genuine product nya dia hasilnya apa, tingkah laku yang esensial.
Nah, di dalam hari-hari dimana kita harus membicarakan kebijakan publik, dan tadi disebutkan bahwa kewenangan begitu besar, menyangkut sebuah atau nilai resources yang begitu besar. Kita mencoba untuk menegakkan rambu-rambu, internal maupun eksternal.
Mungkin contoh untuk internal hari pertama saya bertanya kepada Inspektorat Jenderal saya. "Tolong beri saya list apa yang boleh dan tidak boleh dari seorang menteri." Biasanya mereka bingung, tidak perndah ada menteri yang tanya begitu ke saya bu. Saya menetri boleh semuanya termasuk mecat saya.
Kalau seorang menteri kemudian menanyakan apa yang boleh dan nggak boleh, buat mereka menjadi suatu pertanyaan yang sangat janggal. Untuk kultur birokrat, itu sangat sulit dipahami. Di dalam konteks yang lebih besar dan alasan yang lebih besar adalah dengan rambu-rambu. Kita membuat standart operating procedure, tata cara, tata kelola untuk membuat bagaimana kebijakan dibuat. Bahkan menciptakan sistem check and balance.
Karena kebijakan publik dengan menggunakan elemen kekuasaan, dia sangat mudah untuk memunculkan konflik kepentingan. Saya bisa cerita berhari-hari kepada anda. Banyak contoh dimana produk-produk kebijakan sangat memungkinkan seorang, pada jabatan Menteri Keuangan, mudah tergoda. Dari korupsi kecil hingga korupsi yang besar. Dari korupsi yang sifatnya hilir dan ritel sampai korupsi yang sifatnya upstream dan hulu.
Dan bahkan dengan kewenangan dan kemampuannya dia pun bisa menyembunyikan itu. Karena dengan kewenangan yang besar, dia juga sebetulnya bisa membeli sistem. Dia bisa menciptakan network. Dia bisa menciptakan pengaruh. Dan pengaruh itu bisa menguntungkan bagi dirinya sendiri atau kelompoknya. Godaan itulah yang sebetulnya kita selalu ingin bendung. Karena begitu anda tergelincir pada satu hal, maka tidak akan pernah berhenti.
Namun, meskipun kita mencoba untuk menegakkan aturan, membuat rambu-rambu, dengan menegakkan pengawasan internal dan eksternal, sering bahwa pengawasan itu pun masih bisa dilewati. Disinilah kemudian muncul, apa yang disebut unsur etika. Karena etika menempel dalam diri kita sendiri. Di dalam cara kita melihat apakah sesuatu itu pantas atau tidak pantas, apakah sesuatu itu menghianati atau tidak menghianati kepentingan publik yang harus kita layani. Apakah kita punya keyakinan bahwa kita tidak sedang menghianati kebenaran. Etika itu ada di dalam diri kita.
Dan kemudian kalau kita bicara tentang total, atau di dalam bahasa ekonomi yang keren namanya agregat, setiap kepala kita dijumlahkan menjadi etika yang jumlahnya agregat atau publik, pertanyaannya adalah apakah di dalam domain publik ini setiap etika pribadi kita bisa dijumlahkan dan menghasilkan barang publik yang kita inginkan, yaitu suatu rambu-rambu norma yang mengatur dan memberikan guidance kepada kita.
Saya termasuk yang sungguh sangat merasakan penderitaan selama menjadi menteri. Karena itu tidak terjadi. Waktu saya menjadi menteri, sering saya harus berdiri atau duduk berjam-jam di DPR. Disitu anggota DPR bertanya banyak hal. Kadang-kadang bernada pura-pura sungguh-sungguh. Merek emngkritik begitu keras. Tapi kemudian mereka dengan tenangnya mengatakan 'Ini adalah panggung politik bu.'
Waktu saya dulu masuk menteri keuangan pertama saya masih punya dua Dirjen yang sangat terkenal, Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai saya. Mereka sangat powerfull. Karena pengaruhnya, dan respectability karena saya tidak tahu karena kepada angota dewan sangat luar biasa. Dan waktu saya ditanya, mulainya dari...? Segala macem. Setiap keputusan, statemen saya dan yang lain-lain selalu ditanya dengan sangat keras. Saya tadinya cukup naif mengatakan, "Oh ini ongkos demokrasi yang harus dibayar." Dan saya legowo saja dengan tenang menulis pertanyaan-pertanyaan mereka.
Waktu sudah ditulis mereka keluar ruangan, nggak pernah peduli mau dijawab atau tidak. Kemudian saya dinasehati oleh Dirjen saya itu, "Ibu tidak usah dimasukkan ke hati bu. Hal seperti itu hanya satu episod drama saja. " Tapi kemudian itu menimbulkan satu pergolakan batin orang seperti saya. Karena saya kemudian bertanya. Tadi dikaitkan dengan etika publik, kalau orang bisa secara terus menerus berpura-pura, dan media memuat, dan tidak ada satu kelompokpun mengatakan bahwa itu kepura-puraan maka kita bertanya, apalagi? siapa lagi yang akan menjadi guidance? yang mengingatkan kita dengan, apa yang disebut, norma kepantasan. Dan itu sungguh berat. Karena saya terus mengatakan kalau saya menjadi pejabat publik, ongkos untuk menjadi pejabat publik, pertama, kalau saya tidak corrupt, jelas saya legowo nggak ada masalah. Tapi yang kedua saya menjadi khawatir saya akan split personality.
Waktu di dewan saya menjadi personality yang lain, nanti di kantor saya akan menjadi lain lagi, waktu di rumah saya lain lagi. Untung suami dan anak-anak saya tidak pernah bingung yang mana saya waktu itu. Dan itu sesuatu yang sangat sulit untuk seorang seperti saya untuk harus berubah-ubah. Kalau pagi lain nilainya dengan sore, dan sore lain dengan malam. Malam lain lagi dengan tengah malam. Kan itu sesuatu yang sangat sulit untuk diterima. Itu ongkos yang paling mahal bagi seorang pejabat publik yang harus menjalankan dan ingin menjalankan secara konsisten.
Nah, oleh karena itu, didalam konteks inilah kita kan bicara mengenai kebijakan publik, etika publik yang seharusnya menjadi landasan, arahan bagi bagaimana kita memproduksi suatu tindakan, keputusan, yang itu adalah untuk urusan rakyat. Yaitu kesejahteraan rakyat, mengurangi penderitaan mereka, menaikkan suasana atau situasi yang baik di masyarakat, namun di sisi lain kita harus berhadapan dengan konteks kekuasaan dan struktur politik. Dimana buat mereka norma dan etika itu nampaknya bisa tidak hanya double standrart, triple standart.
Dan bahkan kalau kita bicara tentang istilah dan konsep mengenai konflik kepentingan, saya betul-betul terpana. Waktu saya menjadi executive director di IMF, pertama kali saya mengenal apa yang disebut birokrat dari negara maju. HAri pertama saya diminta untuk melihat dan tandatangan mengenai etika sebagai seorang executive director, do dan don'ts. Disitu juga disebutkan mengenai konsep konflik kepentingan. Bagaimana suatu institusi yang memprodusir suatu policy publik, untuk level internasional, mengharuskan setiap elemen, orang yang terlibat di dalam proses politik atau proses kebijakan itu harus menanggalkan konflik kepentingannya. Dan kalau kita ragu kita boleh tanya, apakah kalau saya melakukan ini atau menjabat yang ini apakah masuk dalam domain konflik kepentingan. Dan mereka memberikan counsel untuk kita untuk bisa membuat keputusan yang baik.
Sehingga bekerja di institusi seperti itu menurut saya mudah. Dan kalau sampai anda tergelincir ya kebangetan aja anda. Namun waktu kembali ke Indonesia dan saya dengan pemahaman pengenai konsep konflik kepentingan, saya sering menghadiri suatu rapat membuat suatu kebijakan, dimana kebijakan itu akan berimplikasi kepada anggaran, entah belanja, entah insentif, dan pihak yang ikut duduk dalam proses kebijakan itu adalah pihak yang akan mendapatkan keuntungan itu. Dan tidak ada rasa risih. Hanya untuk menunjukkan yang penting pemerintahan efektif, jalan. Kuenya dibagi ke siapa itu adalah urusan sekunder.
Anda bisa melihat bahwa kalau pejabat itu adalah background nya pengusaha, meskipun yang bersangkutan mengatakan telah meninggalkan seluruh bisnisnya, tapi semua orang tahu bahwa adiknya, kakaknya, anaknya, dan teteh, mamah, aa' semuanya masih run. Dan dengan tenangnya, berbagai kebijakan, bahkan yang membuat saya terpana, kalau dalam hal ini apa disebutnya? kalau dalam bahasa inggris apa disebutnya?i drop my job atau apa..bengong itu.
Kita bingung bahwa ada suatu keputusan dibuat, dan saya banyak catatan pribadi saya di buku saya. Ada keputusan ini, tiba-tiba besok lagi keputusan itu ternyata yang menimport adalah perusahaannya dia.
Nah ini merupakan sesuatu hal yang barangkali tanpa harus mendramatisir yang dikatakan oleh Rocky tadi seolah-olah menjadi the most reason phenomena. Kita semua tahu, itulah penyakit yang terjadi di jaman orde baru. Hanya dulu dibuatnya secara tertutup, tapi sekarang dengan kecanggihan, karena kemampuan dari kekuasaan, dia mengkooptasi decision making process juga. Kelihatannya demokrasi, kelihatannya melalui proses check and balance, tapi di dalam dirinya, unsur mengenai konflik kepentingan dan tanpa etika begitu kental. Etika itu barang yang jarang disebut pak.
Ada suatu saat saya membuat rapat dan rapat ini jelas berhubungan dengan beberapa perusahaan. Kebetulan ada beberapa dari yang kita undang, dia adalah komisaris dari beberapa perusahaan itu. Kami biasa, dan saya mengatakan dengan tenang, bagi yang punya aviliasi dengan apa yang kita diskusikan silahkan keluar dari ruangan. Memang itu adalah tradisi yang coba kita lakukan di kementrian keuangan. Kebetulan mereka adlaah teman-teman saya. Jadi teman-teman saya itu dengan bitter mengatakan, "Mba ani jangan sadis-sadis amat lah kayak gitu. Kalaupun kita disuruh keluar juga diem-diem aja. Nggak usah caranya kayak gitu."
Saya ingin menceritakan cerita seperti ini kepada anda bagaimana ternyata konsep mengenai etika dan konflik kepentingan itu, bisa dikatakan sangat langka di republik ini. Dan kalau kita berusaha untuk menjalankan dan menegakkan, kita dianggap menjadi barang yang aneh. Jadi tadi kalau MC nya menjelaskan bahwa saya ingin menjelaskan bahwa di luar gua itu ada sinar dan dunia yang begitu bagus, di dalam saya dianggap seperti orang yang cerita yang nggak nggak aja. Belum kalau di dalam konteks politik besar, kemudian, wah ini konsep barat pasti 'Lihat saja Sri Mulyani, neolib.'
Jadi saya mungkin akan mengatakan bagaimana ke depan di dalam proses politik. Tentu adalah suatu keresahan buat kita. Karena episod yang terjadi beberapa kali adalah bahwa di dalam ruangan publik, rakyat atau masyarakat yang harusnya menjadi the ultimate shareholder dari kekuasaan. Dia memilih, kepada siapapun CEO di republik ini dan dia juga memilih dari orang-orang yang diminta untuk menjadi pengawas atau check terhadap CEO nya.
Dan proses ini ternyata juga tidak murah dan mudah. Sudah banyak orang yang mengatakan untuk menjadi seorang jabatan eksekutif dari level kabupaten, kota, propinsi, membutuhkan biaya yang luar biasa, apalagi presiden pastinya. Dan biayanya sungguh sangat tidak bisa dibayangkan untuk suatu beban seseorang. Saya menteri keuangan saya biasa mengurusi ratusan triliun bahkan ribuan, tapi saya tidak kaget dengan angka. Tapi saya akan kaget kalau itu menjadi beban personal.
Seseorang akan menjadi kandidat mengeluarkan biaya sebesar itu. Kalkulasi mengenai return of investment saja tidak masuk. Bagaimana anda mengatakan dan waktu saya mengatakan sya lihat struktur gaji pejabat negara sungguh sangat tidak rasional. Dan kita pura-pura tidak boleh menaikkan karena kalau menaikkan kita dianggap mau mensejahterakan diri sebelum mensejahterakan rakyat. Sehingga muncullah anomali yang sangat tidak bisa dijelaskan oleh logika akal sehat, bahkan Rocky bilangnya ada akal miring. Saya mencoba sebagai pejabat negara untuk mengembalikan akal sehat dengan mengatakan strukturnya harus dibenahi lagi. Namun toh tetap tidak bisa menjelaskan suatu proses politik yang begitu sangat mahalnya.
Sehingga memunculkan suatu kebutuhan untuk berkolaborasi dengan sumber finansialnya. Dan disitulah kontrak terjadi. Di tingkat daerah, tidak mungkin itu dilakukan dengan membayar melalui gajinya. Bahkan melalui APBD nya pun tidak mungkin karena size dari APBN nya kadang-kadang tidak sebesar atau mungkin juga lebih sulit. Sehingga yang bisa adalah melalui policy. Policy yang bisa dijual belikan. Dan itu adalah adalah bentuk hasil dari suatu kolaborasi.
pertanyaan untuk kita semua, bagaimana kita menyikapi hal ini didalam konteks bahwa produk dari kebijakan publik, melalui sebuah proses politik yang begitu mahal sudah pasti akan distated dengan struktur yang membentuk awalnya. KArena kebijakan publik adalah hilirnya, hasil akhir. Hulunya yang memegang kekuasaan, lebih hulu lagi adalah prosesnya untuk mendapatkan kekuasaan itu demikian mahal.
Dan itu akan menjadi pertanyaan yang concern untuk sebuah sistem demokrasi. Maka pada saat kita dipilih atau diminta untuk menjadi pembantu atau menjadibagian dari pemerintah, Tentu kita tidak punya ilusi bahwa ruangan politik itu vakum atau hampa dari kepentingan. politik dimana saja pasti tentang kepentingan. Dan kepentingan itu kawin diantara beberapa kelompok untuk mendapatkan kekuasaan itu. Pasti itu perkawinannya adalah pada siapa saja yang menjadi pemenang.
Kalau pada hari ini tadi disebutkan ada yang menanyakan atau menyesalkan atau ada yang menangisi ada yang gelo (jawa:menyesal.red), kenapa kok Sri Mulyani memutuskan untuk mundur dari Menteri Keuangan. Tentu ini adalah suatu kalkulasi dimana saya menganggap bahwa sumbangan saya, atau apapun yang saya putuskan sebagai pejabat publik tidak lagi dikehendaki di dalam sistem politik. Dimana perkawinan kepentingan itu begitu sangat dominan dan nyata. Banyak yang mengatakan itu adalah kartel, saya lebih suka pakai kata kawin, walaupun jenis kelaminnya sama. (ketawa dan tepuktangan)
Karena politik itu lebih banyak lakinya daripada perempuan makanya saya katakan tadi. Hampir semua ketua partai politik laki kecuali satu. Dan di dalam bahwa dimana sistem politik tidak menghendaki lagi atau dalam hal ini tidak memungkinkan etika publik itu bisa dimnculkan, maka untuk orang seperti saya akan menjadi sangat tidak mungkin untuk eksis. Karena pada saat saya menerima tangungjawab untuk menjadi pejabat publik, saya sudah berjanji kepada diri saya sendiri, saya tidak ingin menjadi orang yang akan menghianati dengan berbuat corrupt. Saya tidak mengatakan itu gampang. Sangat painful. Sungguh painful sekali. Dan saya tidak mengatakan bahwa saya tidak pernah mengucurkan atau meneteskan airmata untuk menegakkan prinsip itu. Karena ironinya begitu besar. Sangat besar. Anda memegang kekuasaan begitu besar. Anda bisa, anda mampu, anda bahkan boleh, bahkan diharapkan untuk meng abuse nya oleh sekelompok yang sebetulnya menginginkan itu terjadi agar nyaman dan anda tidak mau. (tepuk tangan) Pada saat yang sama anda tidak selalu di apresiasi. P2D kan baru muncul sesudah saya mundur (ketawa, disini dia terlihat mengusapkan saputangan ke matanya).
Jadi ya terlambat tidak apa-apa, terbiasa. Saya masih bisa menyelamatkan republik ini lah.
Jadi saya tidak tahu tadi, Rocky tidak ngasih tahu saya berapa menit atau berapa jam. Soalnya diatas jam 9 argonya lain lagi nanti. Jadi saya gimana harus menutupnya. Nanti kayaknya nyanyi aja balik terus nanti.
Mungkin saya akan mengatakan bahwa pada bagian akhir kuliah saya ini atau cerita saya ini saya ingin menyampaikan kepada semua kawan-kawan disini. Saya bukan dari partai politik, saya bukan politisi, tapi tidak berarti saya tidak tahu politik. Selama lebih dari 5 tahun saya tahu persis bagaimana proses politik terjadi. Kita punya perasaan yang bergumul atau bergelora atau resah. Keresahan itu memuncak pada saat kita menghadapi realita jangan-jangan banyak orang yang ingin berbuat baik merasa frustasi. Atau mungkin saya akan less dramatic. Banyak orang-orang yang harus dipaksa untuk berkompromi dan sering kita menghibur diri dengan mengatakan kompromi ini perlu untuk kepentingan yang lebih besar. Sebetulnya cerita itu bukan cerita baru, karena saya tahu betul pergumulan para teknokrat jaman Pak Harto, untuk memutuskan stay atau out adalah pada dilema, apakah dengan stay saya bisa membuat kebijakan publik yang lebih baik sehingga menyelamatkan suatu kerusakan yang lebih besar. Atau anda out dan anda disitu akan punya kans untuk berbuat atau tidak, paling tidak resiko getting associated with menjadi less. Personal gain, public loss. If you are stay, dan itu yang saya rasakan 5 tahun, you suddenly feel that everybody is your enemy.
KArena no one yang sangat simpati dan tahu kita pun akan tidak terlalu happy karena kita tetap berada di dalam sistem. Yang tidak sejalan dengan ktia juga jengkel karena kita tidak bisa masuk kelompok yang bisa diajak enak-enakan. Sehingga anda di dalam di sandwich di dua hal itu. Dan itu bukan suatu pengalaman yang mudah. Sehingga kita harus berkolaborasi untuk membuat space yang lebih enak, lebih banyak sehingga kita bisa menemukan kesamaan.
Nah kalau kita ingin kembali kepada topiknya untuk menutup juga, saya rasa forum-forum semacam ini atau saya mengatakan kelompok seperti anda yang duduk pada malam hari ini adalah kelompok kelas menengah. YAng sangat sadar membayar pajak. Membayarnya tentu tidak sukarela, tidak seorang yang patriotik yang mengatakan dia membayar pajak sukarela. Tapi meskipun tidak sukarela, anda sadar bahwa itu adalah suatu kewajiban untuk menjaga republik ini tetap berdaulat. Dan orang seperti anda yang tau membayar pajak adalah kewajiban dan sekaligus hak untuk menagih kepada negara, mengembalikan dalam bentuk sistim politik yang kita inginkan. Maka sebetulnya di tangan orang-orang seperti anda lah republik ini harus dijaga. Sungguh berat, dan saya ditanya atau berkali-kali di banyak forum untuk ditanya, kenapa ibu pergi? Bagaimana reformasi, kan yang dikerjakan semua penting. Apakah ibu tidak melihat Indonesia sebagai tempat untuk pengabdian yang lebih penting dibandingkan bank dunia.
Seolah-olah sepertinya negara ini menjadi tanggungjawab Sri Mulyani. Dan saya keberatan. Dan saya ingin sampaikan di forum ini karena anda juga bertanggungjawab kalau bertama hal yang sama ke saya. Anda semua bertanggungjawab sama seperti saya. Mencintai republik ini dengan banyak sekali pengorbanan sampai saya harus menyampaikan kepada jajaran pajak, jajaran bea cukai, jajaran perbendaharaan, "Jangan pernah putus asa mencintai republik." Saya tahu, sungguh sulit mengurusnya pada masa-masa transisi yang sangat pelik.
Kecintaan itu paling tidak akan terus memelihara suara hati kita. Dan bahkan menjaga etika kita di dalam betindak dan berbuat serta membuat keputusan. Dan saya ingin membagi kepada teman-teman disini, karena terlalu banyak di media seolah-olah ditunjukkan yang terjadi dari aparat di kementrian keuangan yang sudah direformasi masih terjadi kasus seperti Gayus.
Saya ingin memberikan testimoni bahwa banyak sekali aparat yang betul-betul genuinly adalah orang-orang yang dedicated. Mereka yang cinta republik sama seperti anda. Mereka juga kritis, mereka punya nurani, mereka punya harga diri. Dia bekerja pada masing-masing unit, mungkin mereka tidak bersuara karena mereka adalah bagian dari birokrat yang tidak boleh bersuara banyak tapi harus bekerja.
Sebagian kecil adalah kelompok rakus, dan dengan kekuasaan sangat senang untuk meng abuse. Tapi saya katakan sebagian besar adalah orang-orang baik dan terhormat. Saya ingin tolong dibantu, berilah ruang untuk orang-orang ini untuk dikenali oleh anda juga dan oleh masyarakat. Sehingga landscape negara ini tidak hanya didominasi oleh cerita, oleh tokoh, apalagi dipublikasi dengan seolah-oalh menggambarkan bahwa seluruh sistem ini adalah buruk dan runtuh. Selama seminggu ini saya terus melakukan pertemuan dan sekaligus perpisahan dengan jajaran di kementrian keuangan dan saya bisa memberikan, sekali lagi, testimoni bahwa perasaan mereka untuk membuktikan bahwa reform bisa jalan ada disana. Bantu mereka untuk tetap menjaga api itu. Dan jangan kemudian anda disini bicara dengan saya, ya bisa diselamatkan kalau sri mulyani tetap menjadi Menteri keuangan. Saya rasa tidak juga.
Suasana yang kita rasakan pada minggu-minggu yang lalu, bulan-bulan yang lalu, seolah-olah persoalan negara ini disandera oleh satu orang, sri mulyani. Sedemikian pandainya proses politik itu diramu sedemikian sehingga seolah-olah persoalannya menjadi persoalan satu orang. Seseorang yang pada sautu ketika dia harus membuat keputusan yang sungguh tidak mudah, dengan berbagai pergumulan, kejengkelan, kemarahan, kecapekan, kelelahan, namun dia harus tetap membuat kebijakan publik. Dia berusaha, berusaha di setiap pertemuan, mencoba untuk meneliti dirinya sendiri apakah dia punya kepentingan pribadi atau kelompok, dan apakah dia diintervensi atau tidak, apakah dia membuat keputusan karena ada tujuan yang lain. Berhari-hari, berjam-jam dia bertanya, dia minta, dia mengundang orang dan orang-orang ini yang tidak akan segan mengingatkan kepada saya. Meskipun mereka tahu saya menteri, mereka lebih tua dari saya. Orang seperti pak Darmin, siapa yang bisa bilang atau marahin pak marsilam?Wong semua orang dimarahin duluan sama dia.
Mereka ada disana hanya untuk mengingatkan saya berbagai rambu-rambu, berbagai pilihan dan pilihan sudah dibuat. Dan itu dilaporkan, dan itu diaudit dan itu kemudian dirapatkan secara terbuka. Dan itu kemudian dirapatkerjakan di DPR. Bagaimana mungkin itu kemudia 18 bulan kemudian dia seolah-olah menjadi keputusan individu seorang Sri Mulyani. Proses itu berjalan dan etika sunyi. Akal sehat tidak ada. Dan itu memunculkan suatu perasaan apakah pejabat publik yang tugasnya membuat kebijakan publik pada saat dia sudah mengikuti rambu-rambu, dia masih bisa divictimize oleh sebuah proses politik. SAya hanya mengatakan, kalau dulu pergantian rezim orde lama ke orde baru, semua orang di stigma komunis, kalau ini khusus didisain pada era reformasi seorang distigma dengan sri mulyani identik dengan century. Mungkin kejadiannya di satu orang saja, tapi sebetulnya analogi dan kesamaan mengenai suatu penghakiman telah terjadi.
Sebetulnya disitulah letak kita untuk mulai bertanya, apakah proses politik yang didorong, yang dimotivate, yang ditunggangi oleh suatu kepentingan membolehkan seseorang untuk dihakimi, bahkan tanpa pengadilan. Divonis tanpa pengadilan. Itu barangkali adalah suatu episod yang sebetulnya sudah berturut-turut kita memahami konsekuensi sebagai pejabat publik yang tujuannya membuat kebijakan publik, dan berpura-pura seolah-olah ada etika dan norma yang menjadi guidance kita dibenturkan dengan realita-realita politik.
Dan untuk itu, saya hanya ingin mengatakan sebagai penutup, sebagian dari anda mengatakan apakah Sri mulyani kalah, apakah sri mulyani lari? Dan saya yakin banyak yang menyesalkan keputusan saya. Banyak yang menganggap itu adalah suatu loss atau kehilangan. Diantara anda semua yang ada disini, saya ingin mengatakan bahwa saya menang. Saya berhasil. Kemenangan dan keberhasilan saya definisikan menurut saya karena tidak didikte oleh siapapun termasuk mereka yang menginginkan saya tidak disini. (applause)
Saya merasa berhasil dan saya merasa menang karena definisi saya adalah tiga. Selama saya tidak menghianati kebenaran, selama saya tidak mengingkari nurani saya, dan selama saya masih bisa menjaga martabat dan harga diri saya, maka disitu saya menang. Terimakasih
(standing applause)
Selengkapnya...

sri mulyani

tadi siang, saya baru saja menghadiri pesta perpisahan sri mulyani di rumah dinasnya, jalan widya chandra, jakarta. puluhan wartawan datang dari berbagai macam generasi. banyak wartawan yang tak saya kenal –karena amat tuanya, atau saking mudanya-. saya sendiri, menjadi wartawan ekonomi makro sejak medio 2005 hingga pertengahan 2009. itu artinya, saya termasuk yang turut melaporkan penanganan imbas krisis keuangan dunia 2008. saya juga menulis dan melaporkan proses bail out bank century, kebijakan yang kini membuat sri mulyani terjengkang dan meninggalkan tanah air.

saya tak akan membuat catatan berisi puja-puji terhadap sri mulyani. saya hanya ingin menjelaskan perspektif saya, sebagai wartawan (yang pernah meliput isu-isu) ekonomi makro.

ada yang bilang, wartawan ekonomi makro kurang obyektif dalam memandang sri mulyani, terutama dalam kasus bail out bank century. kami dianggap kurang berimbang dalam sudut pandang, karena terlalu menganggap sri mulyani bersih.

ketika seorang wartawan disinggung keberimbangannya, tentu akan mangkel. rasanya mungkin sama dengan seorang chef yang dikomentari masakannya terlalu asin.

saya, dan kebanyakan dari kami, para wartawan ekonomi makro, bukanlah “pendukung” sri mulyani. silakan baca laporan-laporan kami, karena google tak pernah menyembunyikan catatan. soal kebijakan, kami tak pernah lelah mengkritik. soal utang misalnya, meskipun lsm macam koalisi anti utang itu amburadul sekali datanya, kami tetap mengutip, demi keberimbangan. kami juga tetap kritis untuk isu-isu polesan pemerintah seperti angka kemiskinan dan pengangguran. meski kami sadar penerimaan pajak jauh melejit saat lapangan banteng dipimpin sri mulyani, kami juga kerap dengan sengaja mencari-cari celah buruknya.

tapi soal krisis keuangan 2008 dan bail out century?

krisis keuangan dunia 2008.
selain melakukan sejumlah langkah, kepentingan pemerintah, yang saat itu di bidang ekonomi dipimpin sri mulyani, adalah menenangkan masyarakat. kepentingan media, jujur-jujur saja lah, kebanyakan menampilkan berita-berita bombastis. kepentingan pengamat dan oposisi, mengkritik pemerintah agar tampak kedodoran dalam mengatasi krisis. saya tahu kok, siapa-siapa pengamat dan anggota dpr yang kala itu rajin mengembuskan isu sekian bank mau bangkrut lah, likuiditas bank-bank besar tengah lampu merah lah. muncul pula kabar bahwa pemerintah dan bank indonesia sudah habis-habisan menggerojok duit, yang itu artinya, negara sedang gawat.

ketika kami bertanya ke sri mulyani tentang kebenaran kegawatan ekonomi itu, kala itu, tentu saja ia akan bilang bahwa ekonomi baik-baik saja. dan kami tentunya, tak akan percaya begitu saja. berita-berita saya, kala itu, tak jauh dari kata “terpuruk”, “anjlok”, “limbung”, “panik” dan kata-kata negatif lainnya. hingga suatu saat saya ditelp editor, agar mengurangi kata-kata negatif yang bombastis. berita kepanikan nasabah bank century juga tidak dimuat besar-besar, agar tak menimbulkan persepsi negatif yang tak perlu. “berita bombastis memang membuat koran kita laku. tapi kalau ekonomi terpuruk, pendapatan iklan turun, koran kita juga kena”.

belakangan kita tahu, hembusan isu dari para pengamat dan anggota dpr itu memang benar adanya. kala itu, memang banyak bank yang hampir limbung. saat ekonomi sudah pulih, pemerintah akhirnya mengakui kegawatan ketika itu. bedanya, saat ini, para pengamat dan anggota dpr yang dulu mengembuskan isu-isu negatif, berbalik arah dengan mengatakan tak ada kegawatan di akhir 2008.

saya, bisa paham mengapa sri mulyani berbohong di akhir 2008 dengan mengatakan ekonomi baik-baik saja.
tapi maaf, saya tak bisa paham, mengapa para pengamat dan anggota dpr itu mengingkari hembusan isu yang dulu terucap dari mulut mereka.

bail out bank century.
saya tak ingin berdebat tentang salah-benar kebijakan bail out. saya dari awal hanya tak ingin naif dan pura-pura bodoh dengan menganggap pengungkapan kasus oleh parlemen adalah upaya mencari kebenaran. itu saja.

karena saya menyaksikan, bagaimana kemunafikan itu terjadi dengan penolakan atas perpu jarring pengaman sistem keuangan yang tidak tegas dengan menggunakan diksi “belum bisa menerima”. penolakan tidak tegas karena pemilu belum digelar, dan tak ada yang berani melawan susilo bambang yudhoyono.

laporan keuangan lembaga penjamin simpanan yang memuat jumlah dana talangan ke bank century juga sudah muncul mei 2009. tapi, lagi-lagi, pemilihan presiden belum dimulai. belum ada kejelasan kongsi. agustus 2009 baru dihajar. targetnya tunggal, sri mulyani.

ini bukan soal setuju atau tidak setuju dengan bail out bank century. ini soal bagaimana akal sehat tidak boleh berpura-pura bodoh dengan melihat semua proses ini hanya “demi kebaikan” saja.

saya, juga sebagian dari kami, dianggap kurang berimbang karena dianggap tidak mengenal para politisi dpr. justru, kami lebih mengenal para politisi dpr itu, jauh sebelum mereka menjadi masyhur karena sekarang acap tampil di televisi. kami mengenal bambang soesatyo jauh sebelum ia menjadi selebritis-politisi. nama-nama lain, tak perlu disebut.

justru kami, terutama para wartawan yang baru mengenal sri mulyani saat menjadi pejabat, tak pernah dekat secara personal. kami justru orang yang krap sebal karena sri mulyani yang sangat moody dalam berkomentar. kami juga kerap marah karena sri mulyani selalu menilai media kurang berimbang dalam memberitakan kebijakan-kebijakan pemerintah.

tapi, kami tetap menghargai dan menghormati sri mulyani.
kami menghargai, bukan karena ia selalu ramah kepada kami.
kami menghargai, bukan karena kami setuju dengan semua kebijakan ibu tiga anak ini.


kami menghargai dan menghormati, karena ia punya integritas tinggi (*)
13 mei 2010
Selengkapnya...